Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden era pemerintahan SBY-JK, Djohermansyah Djohan menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk regulasi berupa kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet.
Kode etik, kata dia, dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara masing-masing anggota kabinet di depan publik.
"Perlu
kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini
tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct,"
kata Djohermansyah Djohan dalam diskusi 'Para Menteri Bertikai, Apa
Langkah Presiden Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu
(5/3/2016).
Menurut dia, silang pendapat para menteri
yang dilakukan secara terbuka sangat berbahaya, karena dapat merusak
kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah. Bahkan, konflik
para menteri dapat merusak wibawa Presiden.
"Kode etik tersebut
nantinya akan mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para
menteri. Misalnya, jika ada keputusan pemerintah yang belum final, para
menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak
diperkenankan menyerang pendapat menteri yang lain," papar
Djohermansyah.
Selain itu, kode etik itu nantinya berfungsi untuk mengawasi para
menteri, agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Para menteri, imbuh dia, dilarang untuk bertindak di luar struktur
kabinet atau di luar tugas pokoknya.
Kode etik tersebut, lanjut
dia, juga harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggar kode
etik. "Misalnya, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat
berupa pergantian pengisi jabatan menteri," tandas Djohermansyah.
Sejumlah silang pendapat terjadi di kabinet kerja. Beberapa di
antaranya yaitu beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan
Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela. Sudirman dalam sebuah
kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal
Ramli menginginkan agar pembangunan kilang gas di darat karena dianggap
memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu,
pembangunan kilang gas di darat berbiaya lebih murah.
Silang
pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran
mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi
mengimpor beras. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru
mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana
impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Terakhir, polemik antara
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris
Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta agar
Direksi Garuda Indonesia diganti karena mengalami delay, dan mendapatkan
perlakuan mengecewakan.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir melalui media sosial dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
Komentar : Menurut aya sangat penting jika presiden membentuk kode etik kabinet, karna belakangan ini banyak mentri yang membuat gaduh dan berseteru antar lembaga kementrian.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2451888/jokowi-disarankan-bentuk-kode-etik-kabinet-untuk-cegah-konflik
No comments:
Post a Comment